Definisi e-government

e-Government atau pemerintahan elektronik adalah upaya pemerintah memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya menggunakan teknologi informasi. Mencakup urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis.

Model penyampaiannya ada 4, antara lain:

1. Government-to-Citizen (G2C), contoh : http://www.tangerangselatankota.go.id/
2. Government-to-Business (G2B), contoh : http://www.dti.gov.uk/  
3. Government-to-Government (G2G), contoh : http://www.kemdiknas.go.id/
4. Government-to-Employe (G2E), contoh : http://www.pajak.go.id/ 
   
   

Tujuan dari e-Government adalah membentuk jaringan dan pelayanan publik yang tidak terbatas oleh waktu dan lokasi, serta biayanya pun terjangkau oleh masyarakat.

Beberapa manfaat e-Government, diantaranya sebagai berikut :

• Memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat. Informasi dari pemerintah dapat diakses 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya kantor pemerintah, bisa diakses dari kantor, rumah tanpa secara fisik harus datang ke kantor pemerintahan.

• Memberdayakan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar menentukan pilihannya dalam mendapatkan informasi yang mereka perlukan.

• Adanya E-Government diharapkan pelaksaan pemerintahan akan berjalan lebih efisien karena koordinasi pemerintah dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Untuk dapat mengembangkan e-governmet dengan baik diperlukan front office dan back office yang mampu memberikan layanan pada masyarakat di setiap kantor pemerintahan.

Ada banyak pertimbangan dan dampak potensial dari penerapan dan perancangan e-government, termasuk disintermediasi pemerintah dengan warganya, dampak pada faktor sosial, ekonomi, dan politik, serta halangan oleh status quo pada ranah ini.

Pada sejumlah negara seperti Britania Raya, e-government digunakan untuk menarik ketertarikan warganya pada proses politik. Bahkan dilakukan eksperiman dengan pemilu elektronik pada hal tertentu, meningkatkan partisipasi pemilu dengan membuat pemilu menjadi lebih mudah. KPU di Britania Raya telah melakukan sejumlah proyek percontohan, meski dibayang-bayangi kekhawatiran akan kecurangan alat ini.

SUMBER:  http://destiratihmayanti.blogspot.com/
                  http://www.bappenas.go.id/