Pengetian e-Governtment Menurut Pemerintah Indonesia

Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, mengamanatkan setiap Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan e-Government secara nasional.

Ada sejumlah pengertian tentang e-Government, antara lain:

• ·         Suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik.

• ·         Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

• ·         Sistem manajemen pemerintah dikembangkan menjadi sistem manajemen organisasi jaringan yang dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali.

E-Government dibangun dengan tujuan antara lain:

• ·         pembentukan jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang tidak dibatasi sekat waktu dan lokasi, serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat.

• ·         pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha.

• ·         pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan semua lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik.

• ·         pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien, serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah.

        SUMBER : http://nonosun.wordpress.com/
                          http://www.bappenas.go.id/